Jerat Penipu Dengan Pasal Penipuan

| March 17, 2012

Pasal Penipuan KUHP

Sebagai negara hukum setiap kejahatan yang dilakukan oleh setiap warga Indonesia bisa dijerat dengan pasal – pasal yang berlaku, termasuk jenis kejahatan penipuan.

Kejahatan penipuan baik penipuan ringan ataupun penipuan berat bisa dikenai hukuman sesuai dengan pasal penipuan KUHP yang diatur dalam bab XXV.

Pasal – pasal penipuan KUHP terdiri dari beberapa pasal, yaitu mulai dari pasal 387 KUHP hingga pasal 394 KUHP, di mana pada setiap pasal jenis hukumannya berbeda tergantung dari jenis penipuan yang dilakukannya.

Namun dari sekian banyaknya pasal penipuan yang berlaku, pasal penipuan yang paling sering digunakan adalah pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Yang dimaksud dalam pasal penipuan merupakan penipuan yang meliputi tindakan tipu muslihat, perkataan bohong, menggunakan identitas palsu dengan tujuan untuk  menguntungkan diri sendiri.

Ataupun menguntungkan/merugikan lain dan termasuk perbuatan curang yang melanggar hukum – hukum yang berlaku.

pasal penipuan kuhp

Bunyi Pasal 378 KUHP

Bunyi dari pasal 378 KUHP yang memuat tentang tindakan penipuan adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama/ keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang membuat utang atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.”

Penerapan Pasal Penipuan

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 378 KUHP, seseorang bisa dikenai hukuman pidana bila melakukan satu atau lebih tindakan yang bersifat atau bertujuan untuk menipu orang lain.

Dalam hal ini meliputi masalah penggunaan hak atau wewenang orang lain untuk menguntungkan satu pihak atau lebih.

Misalnya menggunakan nama seseorang untuk melakukan pinjaman pada sebuah badan keuangan atau bukan di luar pengetahuan orang tersebut secara sadar dan mengerti benar keadaan tersebut.

Atau bila seseorang menggunakan nama dan wewenang seseorang untuk menghapuskan suatu utang, baik utang tersebut atas nama pelaku penipuan ataupun bukan.

Yang termasuk kategori pemakaian wewenang dalam masalah utang piutang adalah kasus karding atau penggunaan kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Sedangkan dalam pasal penipuan lainnya, kasus penipuan yang bisa dikenai hukuman adalah kasus pemalsuan surat, termasuk surat perceraian, surat pemohonan pailit ataupun pemalsuan tanda tangan pada hasil seni seseorang. (nn)

Tags: , , , , ,

Category: Pidana

Comments are closed.